Tiga Warga AS Raih Nobel Ekonomi, Salah Satunya Ukir Sejarah

Abhijit Banerjee, Esther Duflo, dan Michael Kremer. Tiga warga AS yang meraih nobel ekonomi (The News Minute)
Esther Duflo mencetak sejarah. Di usianya yang baru 46 tahun, dia menjadi peraih Nobel Ekonomi termuda. Profesor di Massachusetts Institute of Technology (MIT) itu juga merupakan perempuan kedua yang meraih penghargaan tersebut sejak Nobel Ekonomi diberikan pada 1969.
“Ini menunjukkan bahwa mungkin bagi perempuan untuk sukses dan diakui karena kesuksesannya, maka saya harap bisa menginspirasi banyak perempuan untuk terus bekerja,” ujar Duflo seperti dikutip BBC. Dia juga berharap para pria bisa menghormati perempuan layaknya manusia seutuhnya.
Duflo tidak sendiri. Dia harus berbagi hadiah dengan dua orang lainnya. Yaitu, sang suami Abhijit Banerjee dan profesor di Harvard University Michael Kremer. Mereka bertiga berkewarganegaraan AS. Kremer dulu adalah penasihat mantan Presiden AS Barack Obama.
Mereka bertiga dianggap berjasa memerangi kemiskinan dengan penelitian-penelitian di India dan Afrika. Yaitu tentang kebijakan dan investasi yang layak dilakukan agar memiliki imbas yang lebih besar bagi warga miskin.
Contohnya di India. Mereka menemukan banyak guru yang bolos. Hasil penelitian Duflo dan Banerjee menunjukkan bahwa guru yang dikontrak untuk jangka pendek dan akan diperpanjang jika penilaian mereka bagus justru lebih baik. Itu dibanding mereka langsung dipekerjakan dalam jangka lama. Karena takut kontraknya tidak diperpanjang, para guru jadi lebih giat. Hasilnya, nilai-nilai ujian siswa juga naik.

Share:
Read More

Ekonomi Digital Asia Tenggara Merangsek Kejar AS, Indonesia Terdepan

Managing Director Google Indonesia Randy Jusuf (tengah) saat jumpa pers di Jakarta,
Potensi ekonomi digital atau internet economy (e-conomy) di kawasan Asia Tenggara disebut dalam posisi yang sangat matang dengan pertumbuhan yang sangat cepat. Kondisi tersebut juga diyakini dapat mengejar internet economy di Amerika Serikat (AS).
Berdasarkan laporan dari E-Conomy SEA tahun ini yang dilakukan Google, Temasek, dan Bain & Co, Indonesia menduduki posisi terdepan dalam pertumbuhan ekonomi digital yang pesat di Asia Tenggara. “Tren dalam laporan tersebut, menunjukkan bahwa ekonomi internet Indonesia tumbuh lebih dari lima kali lipat dari USD 8 miliar (Rp 113 triliun) pada 2015 menjadi USD 40 miliar (Rp 566 triliun) pada 2019, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 49 persen,” ungkap Managing Director Google Indonesia Randy Jusuf di Jakarta, Senin (7/10).
Sebagai ekonomi internet terbesar dan paling cepat berkembang di kawasan Asia Tenggara, menurut Randy, Indonesia berpotensi mencapai USD 130 miliar (Rp 1.840 triliun) pada 2025. Hal ini tentunya menarik perhatian para investor yang hingga paruh pertama tahun ini sudah sebanyak USD 1,8 miliar terhimpun di Indonesia, sama dengan jumlah pada paruh pertama 2018.
Adapun pendorong utama pertumbuhan internet economy masih didominasi sektor e-commerce di wilayah kota besar seperti Jabodetabek dengan total pembelanjaan senilai USD 555 (Rp 7,8 juta) per kapita dalam ukuran nilai barang dagangan (GMV). Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan area non-metro (di luar kota besar) yang hanya menyentuh USD 103 (Rp 1,4 juta).
Randy menduga bahwa hal tersebut mungkin merupakan dampak literasi finansial di Indonesia yang belum merata dengan hanya 42 juta orang yang telah sepenuhnya menerima layanan perbankan dan keuangan. “Sebanyak 47 juta orang lainnya masih ‘underbanked’, memiliki rekening bank tetapi tidak cukup memiliki akses kredit, investasi, dan asuransi, sementara 92 juta lainnya masih tergolong ‘unbanked’ di mana mereka tidak memiliki rekening bank,” paparnya.
Selain e-commerce, sektor lainnya seperti online media (mencakup industri game), ride hailing, online travel, dan financial services juga berpotensi menjadi sektor baru dalam mendorong internet economy di Indonesia.
Sementara bicara angka pengguna internet di Asia Tenggara, Randy menyebut bahwa saat ini terdapat sebanyak 360 juta pengguna internet aktif di Asia Tenggara. Hal tersebut meningkat jika dibandingkan tahun 2015 lalu yang hanya sebesar 260 juta saja. Dari peningkatan segitu, baru setengahnya saja yang menggunakannya untuk internet economy.
“Internet economy di Indonesia sangat sehat dan akan terus bertumbuh. Sektor e-commerce dan ride hailing mungkin masih mendominasi, tetapi ke depan akan muncul sektor-sektor baru yang tak kalah menarik mendukung pertumbuhan internet economy,” tandasnya.
Share:
Read More

Bursa Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin: Tim Bidang Ekonomi Butuh Wajah Baru

Presiden Jokowi.
 Semua partai politik sedang menunggu kepastian jatah menteri dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tak terkecuali Partai Gerindra yang tidak termasuk partai koalisi pemerintah.
Partai yang diketuai Prabowo Subianto itu mengajukan tiga konsep ketahanan kepada presiden terpilih. Jika usul tersebut disetujui, Gerindra siap bergabung dalam pemerintahan lima tahun mendatang.
Tiga ketahanan itu adalah ketahanan pangan, ketahanan keamanan, dan ketahanan energi. ”Kami masih komunikasikan konsep-konsep itu kepada pemerintah,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
Meski menyatakan siap masuk koalisi pemerintah, Dasco menegaskan bahwa partainya tidak pernah meminta-minta jatah menteri kepada Jokowi. Gerindra hanya mengajukan konsep kepada pemerintah.
Terkait jabatan menteri pertahanan dan menteri pertanian yang dikabarkan diminta Gerindra, Dasco membantah. Menurut dia, Prabowo tidak pernah meminta-minta jabatan kepada Jokowi. Dia menambahkan, pihaknya akan mengambil keputusan apakah bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin atau menjadi oposisi dalam rapat kerja nasional (rakernas). Rakernas tersebut dilaksanakan dalam waktu dekat. ”Tetapi, kami lihat dulu konsep yang kami tawarkan. Itu yang kemudian kami bahas di rakernas,” ujar dia.
Bagaimana sikap Partai Demokrat? Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan, sesuai arahan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), partainya akan mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Soal menteri, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. Menurut dia, Demokrat tidak akan meminta-minta jabatan menteri. Apakah tetap mendukung Jokowi jika tidak mendapat jatah menteri? ”Kami tidak berandai-andai,” elak dia saat dihubungi Jawa Pos kemarin.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menyatakan, kans masuknya Partai Gerindra ke kabinet sangat terbuka lebar. Sebab, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto berhasil menjalin komunikasi intim dengan Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selaku pemenang pemilu. ”Rekonsiliasi kemarin itu kan ujungnya power sharing dan itu semuanya sangat bergantung kepada Bu Mega,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin.
Karena itu, bergabungnya Gerindra ke koalisi pemerintah diprediksi tinggal menentukan jumlah kursi yang cocok. Pangi menilai Gerindra tidak perlu diberi banyak posisi, cukup satu atau maksimal dua. ”Partai pengusung harus prioritas. Kalau yang lain ini kan hanya politik akomodasi dan kompromi,” tuturnya.
Bagaimana peluang Demokrat? Pangi menilai ada peluang, tapi relatif lebih kecil daripada Gerindra. Apalagi jika sosok yang disodorkan duduk di kabinet adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurut Pangi, masuknya AHY bukan persoalan. Yang terpenting, bergabungnya Demokrat akan membuat pemerintahan semakin kuat. Namun, bagi partai koalisi Jokowi, khususnya PDIP, memberikan kursi untuk AHY sama dengan memberinya karpet merah menuju Pilpres 2024. ”Sangat bergantung kepada Megawati juga,” katanya.
Sementara itu, berbagai nama muncul dari pos calon menteri di tim ekonomi. Beberapa nama yang santer disebut berpotensi menduduki pos ekonomi adalah Chatib Basri, Airlangga Hartarto, Mahendra Siregar, dan Sandiaga Uno. Nama Chatib diisukan mengisi pos menteri keuangan untuk menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Sementara itu, Airlangga dan Mahendra sama-sama dikabarkan berpotensi mengisi slot menteri koordinator bidang perekonomian. Yang tak kalah heboh, ada nama Sandiaga Uno yang digadang-gadang mengisi pos baru, yakni menteri investasi.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra P.G. Talattov menyebutkan, perombakan kabinet di bidang ekonomi memang harus dilakukan. ’’Nggak bisa lagi pakai menteri yang kemarin (saat ini menjabat, Red). Harus dievaluasi lagi kinerja menteri bidang ekonomi yang kemarin. Kinerja ekonomi kita terpuruk. Harus mencari menteri yang punya ide baru,’’ ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (8/10).
Abra menyatakan, calon-calon menteri bidang ekonomi diharapkan merupakan sosok yang bisa menjadi inovator dan jauh dari politik praktis. Kriteria itu diperlukan karena kondisi ekonomi saat ini memerlukan banyak kebijakan akomodatif.
Kompetensi Chatib maupun Mahendra tak diragukan. Chatib adalah mantan Menkeu, sedangkan Mahendra pernah menduduki jabatan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dia juga pernah menjabat Wamenkeu dan Wamendag.
’’Dengan kriteria-kriteria itu, mereka cukup punya kompetensi dan kredibilitas untuk memenuhi ekspektasi pasar. Kebijakan-kebijakannya memang harus dilandasi adjustment yang kuat dan rasional. Mereka juga bisa mengeksekusi secara cepat tanpa takut kepentingan politik,’’ urainya. Abra berharap menteri-menteri di bidang ekonomi bisa lepas dari intervensi parpol agar lebih netral dalam pengambilan kebijakan.
Ekonom Indef Bhima Yudhistira menuturkan, perombakan tim menteri ekonomi memang diperlukan. Nama-nama tim ekonomi yang kini beredar, menurut dia, punya kapasitas bagus. Bhima menyebut sosok Dede (sapaan Chatib Basri) memiliki komunikasi yang bagus dengan pelaku pasar maupun investor. Menurut dia, hal itu bisa menjadi nilai plus bagi sosok Dede jika nanti menjabat Menkeu. ’’Hal itu juga membuat komunikasi bisa lebih bagus,’’ imbuhnya.
Bhima menyebutkan, beberapa kementerian yang perlu dirombak, antara lain, menteri BUMN, Mendag, Menperin, dan menteri ESDM. ’’Mendag biar fokus ke kasus KPK dulu lah. Menteri BUMN juga kinerjanya kurang bagus. Menperin juga kita (Indonesia) terjadi deindustrialisasi prematur. Artinya, ada kegagalan mengatasi perlambatan industri manufaktur. Itu menjadi catatan,’’ tegasnya.
Dia menambahkan, pos menteri ESDM juga layak disorot. Hal itu dipicu kinerja lifting minyak yang menurun. Ditambah, ketergantungan impor migas disebut semakin melonjak. ’’Insentif yang diberikan menteri ESDM belum mampu menaikkan produksi lifting minyak,’’ katanya.
Share:
Read More

Pasar Keuangan Melemah, Pemerintah Komitmen Jaga Fondasi Ekonomi

Menteri Keuangan Sri Mulyani. - ANTARA / Hafidz Mubarak A
Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat fondasi ekonomi nasional demi menghalau meningkatnya sentimen negatif akibat ketidakpastian politik di dalam negeri.
Selain sentimen eksternal, melemahnya pasar keuangan domestik juga dipengaruhi oleh aksi demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah pada Selasa (24/9/2019) yang menolak pengesahan Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP), RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, hingga UU Komisi Pemberantasan Korupsi.  
“Pokoknya kita akan jaga fondasinya aja sehingg kita akan tetap komunikasikan kepada pelaku usaha mengenai Indonesia yang stabil dan tetap terkelola dengan baik. Kita berharap tentu ini bisa menjadi jangkar bagi penyelesaian masalah ini,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (25/9/2019).
Menurutnya, pelemahan pasar keuangan harus dilihat dari konteks yang lebih besar yang tidak hanya dipicu oleh ketidakpastian politik domestik tetapi juga pelemahan ekonomi dunia. Namun dia meyakini, pemerintah akan terus melakukan komunikasi intensif dengan pasar terkait kebijakan-kebijakan yang ada.
Berdasarkan data Bloomberg, pada perdagangan Selasa (24/9/2019), pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir melorot 1,11 persen atau 68,59 poin di level 6.137,61.
IHSG juga tercatat melemah 0,27 persen atau 16,78 poin ke level 6.120,83 pada akhir sesi, Rabu (25/9/2019) setelah dibuka turun 0,26 persen atau 16,12 poin di level 6.121,49.
Share:
Read More

Prospek Penerimaan Pajak Suram Terimbas Tekanan Ekonomi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat peluncuran MPN G3 dengan mengangkat tema APBN Bisa Digital di Jakarta, Jumat (23/8 - 2019). (Foto: Kemenkeu)'
Prospek penerimaan pajak makin suram, setidaknya itu tercermin dari realisasi penghimpunan sampai Agustus 2019 yang pertumbuhannya anjlok 0,21%.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan penerimaan pajak sampai akhir Agustus hanya sebesar Rp801,1 triliun atau 50,7% dari target APBN senilai Rp1.577,5 triliun. Dengan kondisi tersebut pemerintah dituntut mengoptimalkan segala bentuk potensi untuk menutup celah pelebaran shortfall penerimaan pajak tahun ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan melambatnya penerimaan pajak tersebut merupakan konsekuensi dari kondisi perekonomian yang menunjukkan adanya penurunan.
"Kondisi ekonomi mengalami tekanan. Maka kita akan melihat mana jenis pajak yang masih tumbuh dan mana yang mengalami tekanan," kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (24/9/2019).
Dilihat dari pajak sektoralnya, sebagian besar sektor penerimaan pajak tercatat mengalami perlambatan. Sektor manufaktur yang kontribusinya lebih dari 28% ke penerimaan pajak secara konsisten terkontraksi sebesar minus 4,8%. Tahun lalu sektor ini masih mampu tumbuh positif di angka 13,4%.
Sementara itu, sektor perdagangan yang tahun lalu tumbuh sebesar 26,7%, Agustus tahun ini hanya mampu tumbuh 1,5%. Kontraksi terbesar terjadi di sektor pertambangan yang minus 16,3%. Padahal tahun lalu sektor ini mampu tumbuh di angka 71,6%.
Sri Mulyani tak menampik, bahwa dengan kondisi perekonomian yang trennya terus tertekan, penerimaan pajak masih penuh dengan risiko dan itu akan diamati terus oleh pemerintah.
"Infonya yang mengalami kontraksi semuanya menggambarkan konsistensi bahwa kegiatan industri manufaktur di Indonesia terkena pengaruh negatif," tegasnya.
Share:
Read More

Kerja Sama Ekonomi dan Kawasan Jadi Isu Pertemuan Bilateral Indonesia di PBB

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi bersama Menteri Luar Negeri Republik Dominika Miguel Vargas Maldonado dalam pertemuan bilateral di sela-sela Sidang Majelis Umum ke-74 PBB di New York, AS, Senin (23/9/2019). - Dok. Kementerian Luar Negeri RI
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi telah melakukan delapan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara pada hari pertama rangkaian kegiatan dalam rangka Sidang Majelis Umum ke-74 PBB di New York, AS.
Upaya peningkatan kerja sama ekonomi serta perkembangan stabiltas dan kemanan di kawasan dan global menjadi tema pembahasan dalam serangkaian pertemuan tersebut.
“[Dalam] Pembicaraan bilateral, saya fokuskan untuk membahas kerja sama ekonomi, kontribusi Indonesia dalam perdamaian dan stabilitas di kawasan dan global, maupun dukungan negara sahabat terhadap pencalonan Indonesia di Dewan HAM PBB,” ujar Retno dalam keterangan tertulis yang dirilis Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Rabu (25/9/2019).
Dia melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Yunani, Republik Dominika, Pantai Gading, Sudan Selatan, Ethiopia, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB untuk Myanmar, Asisten Menlu AS, dan Utusan Khusus AS untuk Afghanistan.
Terkait kerja sama ekonomi,  Retno menekankan pentingnya instrumen pengaturan perdagangan bilateral, seperti Preferential Trade Agreement (PTA), khususnya dengan mitra non tradisional seperti Pantai Gading, Ethiopia, dan Republik Dominika. Dia juga menegaskan pentingnya partisipasi perusahaan dan BUMN Indonesia dalam membangun infrastruktur dan perumahan di beberapa negara seperti Pantai Gading dan Ethiopia.
Dalam berbagai kesempatan tersebut, Indonesia juga menindaklanjuti kesepakatan bisnis yang tercapai dalam Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue di Bali 20-21 Agustus 2019. Selain itu, peningkatan interaksi antara pengusaha Indonesia dan negara sahabat juga sangat penting dalam mendorong kerja sama ekonomi.
“Saya mengundang pengusaha berbagai negara sahabat untuk hadir ke Trade Expo Indonesia (TEI)  2019," ucap Retno.
Secara khusus, dilakukan pula  penggalangan dukungan bagi pencalonan Indonesia di Dewan HAM.
“Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk memajukan dan melindungi HAM di tingkat global melalui kerja sama internasional dan dialog,” imbuhnya.
Dalam pertemuan dengan Asisten Menlu AS David Stilwell, Utusan Khusus AS untuk Afghanistan Duta Besar (Dubes) Zalmay Khalilzad, dan Utusan Khusus PBB untuk Myanmar Christine Burgener, dibahas berbagai perkembangan keamanan dan perdamaian di kawasan dan global, yaitu ASEAN Outlook on Indo Pacific, perkembangan perdamaian di Afghanistan, serta  situasi terakhir di Rakhine State.
“Semua pihak mengapresiasi peran Indonesia dalam mendukung perdamaian di Afghanistan dan upaya untuk mendorong repatriasi pengungsi dengan aman, suka rela, dan bermartabat," ujar Retno.
Terkait dengan pandangan Asean mengenai Indo Pasifik yang disahkan pemimpin Asean pada Juli 2019, AS mendukung pandangan Asean yang dapat dijadikan platform bagi kerja sama kawasan  di kawasan Indo Pasifik, ke depannya.
Tak hanya itu, dalam rangkaian pertemuan bilateral, empat dokumen kerja sama telah ditandatangani, yang meliputi Perjanjian Kerja Sama Ekonomi dan Memorandum Kesepahaman mengenai Konsultasi Bilateral antara Indonesia dengan Yunani, serta Perjanjian Bebas Visa yang masing-masingdilakukan  dengan Ethiopia dan Pantai Gading.
Share:
Read More

Ekonomi: Gejolak Politik Belum Pengaruhi Sentimen Investasi

Pekerja beraktivitas di proyek pembangunan pabrik Polyethylene (PE) baru berkapasitas 400.000 ton per tahun di kompleks petrokimia terpadu PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP), Cilegon, Banten, Selasa, (18/6/2019). - Bisnis/Triawanda Tirta Aditya
Dinamika politik domestik yang terjadi beberapa hari terakhir dipandang masih belum mempengaruhi sentimen investor atas investasi.
Ekonom Bank Permata Josua Pardede menerangkan pelemahan rupiah dan koreksi terhadap pasar keuangan domestik cenderung timbul akibat investor yang risk averse di pasar keuangan global.
Hal ini menimbulkan adanya peningkatan permintaan terhadap aset safe haven seperti Yen Jepang, Swiss Franc dan US Treasury.
"Jadi, dapat ditarik kesimpulan pula bahwa dinamika politik dalam negeri terkait penolakan pengesahan beberapa RUU oleh DPR cenderung marginal," ujar Josua, Rabu (25/9/2019).
Sentimen politik domestik tersebut tidak akan berpengaruh secara berkepanjangan mengingat fundamental perekonomian Indonesia hingga saat ini masih solid.
Direktur Eksekutif Core Mohammad Faisal menilai demontrasi yang bergulir beberapa waktu terakhir terhadap DPR RI tidak akan berpengaruh kepada investasi.
Adapun yang terdampak secara jangka pendek di sini bukan penanaman modal asing (PMA), tetapi justru di investasi portofolio.
"Saya pikir dampaknya terhadap PMA itu justru masih belum karena masih belum anarkis dan dalam jangka waktu yang panjang," ujar Faisal, Selasa (24/9/2019).
Faisal menilai justru revisi atas UU KPK yang berpotensi menjadi faktor ketidakpastian baru dan secara jangka panjang bisa menekan investasi.
Revisi atas UU tersebut sangat berpengaruh kepada persepsi investor atas penegakan hukum di Indonesia.
Faisal mengatakan di negara-negara lain seperti China dan Vietnam, pertumbuhan investasi diikuti dengan perbaikan sistem birokrasi melalui good governance dan penegakan hukum.
"Selama ini upaya penegakan hukum sudah berjalan dan ketika ada pelemahan maka hal ini akan menurunkan kepercayaan investor terhadap sistem hukum yang ada," ujarnya.
Share:
Read More

Asian Development Bank Revisi Proyeksi Pertumbuhan Indonesia pada 2019

Suasana bongkar muat peti kemas di Jakarta International Container Terminal, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (8/1/2019). - Bisnis/Abdullah Azzam
Publikasi ekonomi terbaru yang dirilis oleh Asian Development Bank (ADB) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia akan mempertahankan laju pertumbuhan yang positif pada 2019 dan 2020, berkat konsumsi domestik yang tetap kuat.
Namun, perlambatan dari penurunan ekspor dan melemahnya investasi domestik membuat ADB merevisi proyeksi ekonominya untuk Indonesia menjadi 5,1 persen pada tahun ini dari 5,2 persen pada 2018, sebelum kembali menguat ke level 5,2 persen pada tahun depan.
Direktur ADB untuk Indonesia Winfried Wicklein mengatakan konsumsi yang kuat akan membantu Indonesia mempertahankan pertumbuhan ekonominya, baik tahun ini maupun tahun depan.
"Fundamental ekonomi masih solid, posisi fiskal dikelola dengan baik, harga-harga stabil, dan cadangan devisa pada posisi yang cukup aman," ujarnya pada paparan laporan ADB Outlook 2019 Update di Jakarta, Rabu (25/9/2019).
Wicklein menambahkan Indonesia membutuhkan dorongan investasi yang lebih kuat untuk mendukung ekspansi ekonomi, dengan meningkatkan fokus pada daya saing dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai kunci utamanya. ADB memperkirakan investasi akan terus membaik menjelang akhir 2019, seiring dengan kemajuan pembangunan proyek-proyek strategis nasional untuk meningkatkan jaringan infrastruktur.
Di sisi lain, pemangkasan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) dinilai berpeluang memberikan stimulus bagi pertumbuhan kredit.
Pada 2020, ADB memproyeksikan investasi swasta akan terus membaik seiring dengan ekspektasi berbagai kebijakan reformasi baru untuk meningkatkan iklim usaha dan mempercepat modernisasi perekonomian.
"Belanja konsumen diharapkan dapat mempertahankan pertumbuhan yang kuat untuk tahun ini dan tahun depan, ditopang oleh naiknya pendapatan rumah tangga, pertumbuhan lapangan kerja, dan inflasi yang rendah," lanjut Wicklein.
Inflasi diproyeksikan akan tetap stabil sebesar 3,2 persen pada tahun ini dan 3,3 persen pada 2020, sehingga akan membantu mempertahankan momentum belanja swasta. Sementara itu, inflasi inti diperkirakan tetap terjaga dan harga pangan juga tidak akan berubah.
Laporan ini juga menyoroti pelemahan pertumbuhan di antara mitra dagang Indonesia yang mempengaruhi neraca perdagangan. Namun, defisit transaksi berjalan diperkirakan tetap terkendali pada 2,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun ini.
Meski demikian, investasi dan pertumbuhan ekonomi yang mulai menguat diperkirakan menyebabkan defisit transaksi berjalan melebar ke 2,9 persen PDB pada 2020.
Institusi yang berbasis di Filipina ini juga memperkirakan sektor jasa Indonesia akan tetap tumbuh tinggi berkat kenaikan populasi kaum muda yang terus menguat dan mendongkrak penggunaan jasa online. Di sektor industri, konstruksi kemungkinan akan diuntungkan oleh pembangunan properti perkotaan.
Komitmen pemerintah untuk mengadopsi teknologi baru juga akan meningkatkan kemampuan manufaktur dan memicu peningkatan daya saing dalam jangka menengah.
Ekonom ADB untuk Indonesia Emma Allen mengungkapkan risiko eksternal terhadap proyeksi perekonomian Indonesia di antaranya adalah ketegangan perdagangan global dan melemahnya momentum perdagangan, yang menurutnya harus terus diawasi.
"Melemahnya investasi juga perlu menjadi perhatian dan Indonesia harus tetap melanjutkan langkah-langkah reformasi guna mendiversifikasi perekonomiannya dan bersiap memanfaatkan peluang perubahan rantai pasokan global," tulis laporan tersebut.
Share:
Read More

Indonesia Aktif Menarik Investasi pada CAEXPO 2019

Kepala BKPM Thomas Lembong. - ANTARA/Muhammad Adimaja

Di tengah kondisi perekonomian global yang tengah melambat, Indonesia harus mampi untuk tetap meyakinkan investor agar menanam modal di Indonesia.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong pada acara China-Asean Expo (CAEXPO) Ke-16 pada 20 hingga 24 September 2019 di Nanning, China.
Menurut Thomas, perlambatan ekonomi sebagai hal umum dalam siklus ekonomi global. Hal ini justru merupakan waktu tepat untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang ada secara komprehensif.
Ia menekankan salah satu tugas penting BKPM adalah meyakinkan para investor dan ekosistem bisnis lainnya bahwa peluang investasi di Indonesia tetap terbuka lebar. Hal tersebut terutama sangat terbuka pada sektor teknologi dan digitalisasi. Lembaga Promosi di Asean harus terus memperkuat koordinasi dan berintegrasi untuk menanggapi berbagai tantangan globalisasi.
“Lembaga promosi investasi harus mensosialisasikan kepada para investor bahwa perlambatan ekonomi bukanlah sesuatu yang harus kita takuti, tetapi merupakan kesempatan emas yang harus kita ambil," kata Thomas dikutip dari keterangan pers, Rabu (25/9/2019).
Thomas juga mengatakan dalam 5 tahun terakhir ekosistem investasi di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal tersebut terbukti dari naiknya peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia yang dikeluarkan Bank Dunia.
Selain itu, ia juga yakin perbaikan-perbaikan iklim investasi akan terus meningkat, utamanya setelah Presiden Jokowi mengumumkan susunan kabinet baru. Menteri-menteri yang terpilih diharapkan akan lebih berkomitmen dalam usaha menarik investor ke Indonesia.
Guna meyakinkan para investor dan pelaku bisnis lain, Thomas menjadi pembicara di CAEXPO 2019 pada tiga forum terpisah yaitu “Roundtable Meeting on Investment Cooperation”, “Indonesia Trade and Investment Forum”, dan “RMB Internationalization and ASEAN Local Currency Settlement Forum”.
Pertemuan ini diharapkan menjadi salah satu momentum peningkatan hubungan perdagangan, investasi dan pariwisata ke Asean khususnya Indonesia. Saat ini, China merupakan investor terbesar ketiga bagi Indonesia dengan total investasi mencapai US$12,1 miliar sampai dengan Semester I 2019.
Share:
Read More

Perang Dagang Menggigit, Produksi Industri Singapura Catat Penurunan Terbesar

Patung Merlion di Marina Bay, Singapura - Wikimedia Commons
Produksi industri di Singapura mencatat penurunan terbesar dalam hampir empat tahun bulan lalu. Fakta ini menjadi tanda bahwa penurunan manufaktur di negera ini bisa semakin dalam.
Dilansir dari Bloomberg (Kamis, 26/9/2019), produksi industri Singapura turun 8 persen pada Agustus 2019 dari tahun sebelumnya. Penurunan ini adalah yang terlemah sejak Desember 2015 dan lebih buruk dari semua proyeksi dalam survei ekonom Bloomberg.
Pendorong terbesar untuk penurunan ini adalah elektronik yang anjlok 24,4 persen pada Agustus dari tahun lalu, angka terburuk untuk industri ini sejak awal 2012.
Penurunan tersebut sekaligus memberi pukulan baru bagi prospek pertumbuhan ekonomi di Singapura yang bergantung pada perdagangan.
Pemerintah Singapura telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini mendekati nol, seiring dengan meningkatnya perang perdagangan AS-China.
Ekonomi Singapura diperkirakan akan tumbuh 0,0 persen-1,0 persen tahun ini, turun dari proyeksi sebelumnya sebesar 1,5 persen-2,5 persen, dengan pertumbuhan diperkirakan mendekati median kisaran,
“Perang perdagangan AS-China tetap berada di jalan buntu antara harapan dan kesuraman,” ujar Selena Ling, kepala riset dan strategi di Oversea-Chinese Banking Corp, dalam sebuah catatan penelitian setelah laporan tersebut.
“Bahkan prospek kesepakatan perdagangan mini menjelang pembicaraan perdagangan (AS-China) pada awal Oktober mungkin tidak cukup untuk mengangkat sektor manufaktur dalam negeri untuk saat ini,” tambahnya.
Data ini dapat memberikan alasan bagi bank sentral Singapura, Monetary Authority of Singapore (MAS), untuk melonggarkan kebijakannya dalam pertemuan yang digelar Oktober mendatang.
MAS, yang menggunakan nilai tukar sebagai alat kebijakan moneter utamanya alih-alih suku bunga, mempertahankan slope dan lebar rentang nilai tukar mata uang dolar Singapura pada April.
Di sisi lain, pejabat pemerintah Singapura telah mengatakan bahwa meskipun penurunan menuju paruh kedua tahun ini sangat mencolok, hal itu belum cukup dalam atau berkelanjutan untuk menjamin stimulus fiskal karena pasar tenaga kerja tetap tangguh.
Share:
Read More

Ekonomi China Melemah, Nikel Lanjutkan Penurunan

Pekerja mengeluarkan biji nikel dari tanur dalam proses furnace di smelter PT. Vale Indonesia di Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Sabtu (30/3/2019). - ANTARA/Basri Marzuki
Nikel melanjutkan pelemahan seiring dengan dirilisnya indikator awal yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi China melambat sehingga menekan permintaan logam dari China sebagai negara konsumen logam terbesar di dunia.
Pada perdagangan Kamis (26/9/2019) hingga pukul 19.07 WIB, harga nikel berjangka di bursa London bergerak melemah 0,16% menjadi US$17.280 per ton.
Indikator Bloomberg Economics menunjukkan ekonomi China telah mendingin untuk 5 bulan berturut-turut dengan indikator untuk perdagangan, harga pabrik, dan kepercayaan bisnis kecil semua memburuk.
Selain itu, pertumbuhan penjualan ritel dan investasi juga melambat sehingga dinilai tidak ada pendorong dari dalam negeri yang mampu menopang pertumbuhan.
Adapun, data resmi untuk laporan September akan dirilis pada Senin (30/9/2019), bersamaan dengan pengumuman data indeks manajer pembelian. Beberapa ekonom saat ini memperkirakan kinerja manufaktur akan tetap terkontraksi, meskipun dengan sedikit perbaikan.
Perlambatan sektor manufaktur China tersebut akan memperpanjang daftar perlambatan sektor manufaktur di beberapa negara, seperti Jepang, Jerman, dan Prancis, sehingga menekan prospek permintaan nikel dan melemahkan harga.
Mengutip riset Macquarie Group, umumnya pasar komoditas akan melemah pada kuartal keempat setiap tahunnya.
“Namun, tahun ini aktivitas ekonomi tampak lebih tertekan hampir di setiap negara dan konflik perdagangan AS dan China yang masih berlangsung telah menghambat perdagangan, investasi , dan sentimen sehingga menekan harga nikel,” tulis Macquarie Group dalam risetnya seperti dikutip dari Bloomberg, Kamis (26/9/2019).
Kendati demikian, sepanjang tahun berjalan 2019, harga nikel berjangka untuk kontrak 3 bulanan di bursa LME telah bergerak menguat 60% yang didorong oleh sentimen terbatasnya pasokan dalam jangka panjang.
Harga nikel di bursa LME sempat menguat mencapai level tertingginya sejak 2014 di kisaran US$18.850 per ton pada awal September, akibat kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia yang dimajukan 2 tahun dari rencana awal, yaitu dimulai pada awal 2020.
Share:
Read More

Indonesia Bidik Kesepakatan Dagang US$12 Juta dengan Amerika Latin dan Karibia Lewat INA-LAC

Kementerian Luar Negeri menggelar konferensi pers terkait penyelenggaraan Indonesia-Latin America and the Caribbean (INA-LAC) Business Forum di Jakarta, Rabu (25/9/2019) - Denis Riantiza M
Indonesia membidik tercapainya kesepakatan dagang senilai US$12 juta dengan negara-negara Amerika Latin dan Karibia melalui Indonesia-Latin America and the Caribbean (INA-LAC) Business Forum.
INA-LAC merupakan forum bisnis yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi dengan Amerika Latin dan Karibia. Forum ini akan diselenggarakan pada 14-15 Oktober 2019 mendatang.
"Ini yang sedang kami kejar dari kesepakatan dagang yang ada pada saat INA-LAC. Kami memprediksi minimal US$12 juta yang coba kami finalisasikan. Ini masih dalam proses," ujar Direktur Amerika II Kemenlu Darianto Harsono di Jakarta, Rabu (25/9/2019).
Darianto mengatakan, beberapa bulan ini pihaknya terus mencoba mempertemukan pengusaha Indonesia dengan pengusaha Amerika Latin dan Karibia untuk dapat menjalin hubungan bisnis. Sehingga diharapkan saat penyelenggaraan INA-LAC dapat tercapai kesepakatan bisnis.
Selain itu, Indonesia juga tengah menjajaki pembentukan kerja sama antar lembaga keuangan pembiayaan yang dapat mendukung peningkatan ekspor.
"Mudah-mudahan saat INA-LAC sudah (disepakati). Salah satunya, sudah ada Indonesia Eximbank dengan lembaga keuangan di Kolombia," kata Darianto.
Dia menyebutkan sejauh ini sudah ada 106 pengusaha Indonesia dan 75 perusahaan Amerika Latin dan Karibia yang terdaftar untuk berpartisipasi dalam INA-LAC 2019. Pengusaha yang ikut berpartisipasi terdiri dari berbagai macam sektor, seperti furnitur, sepatu, industri ban mobil, sparepart, kecantikan, makanan, minuman, dan lain-lain. Selain itu, perusahaan industri strategis, seperti PT Dirgantara Indonesia, PT INKA, dan PT Pindad juga akan berpartisipasi.
Adapun kawasan Amerika Latin dan Karibia merupakan pasar nontradisional bagi Indonesia. Total perdagangan kawasan dengan Indonesia pada 2018 baru mencapai US$7,6 miliar atau 0,37 persen dari total perdagangan kawasan dengan dunia.
Sedangkan volume investasi kawasan tersebut ke Indonesia sepanjang semester pertama 2019 mencapai US$2,8 juta atau hanya 0,02 persen dari total investasi ke Indonesia yang senilai US$14,2 miliar.
Darianto menuturkan kawasan Amerika Latin dan Karibia memiliki potensi ekonomi yang besar dengan jumlah penduduknya yang mencapai 630 juta penduduk dan total GDP US$4 triliun.
"Potensi ekonomi besar, tapi belum maksimal dimanfaatkan oleh pengusaha Indonesia untuk membuka pasar ekspor di wilayah tersebut," katanya.
Share:
Read More

Perlambatan Ekonomi China Terus Meluas

Yuan - Bloomberg

Ekonomi China masih berada pada jalur perlambatan akibat pelemahan sektor manufaktur, ritel, serta perang dagang yang terus menekan pertumbuhan.
Indikator Bloomberg Economics menunjukkan pendinginan ekonomi untuk bulan kelima pada September, dengan indikator untuk perdagangan, harga pabrik, dan kepercayaan bisnis kecil semua memburuk. Naiknya harga saham dan besi mendorong sub-indeks tersebut.
Meskipun ketegangan perdagangan agak berkurang sejak bulan lalu, tidak terlihat adanya perbaikan permintaan global pada bulan September> Artinya penurunan bagi eksportir dan produsen terus berlanjut.
Pertumbuhan penjualan ritel dan investasi juga melambat, sehingga tidak ada pendorong dari dalam negeri yang mampu menopang pertumbuhan.
Data resmi untuk laporan September akan dirilis pada Senin (30/9), bersamaan dengan pengumuman data indeks manajer pembelian. Beberapa ekonom saat ini memperkirakan kinerja manufaktur akan tetap terkontraksi, meskipun dengan sedikit perbaikan.
Menurut catatan penelitian dari Bank of China Research Institute yang dirilis Rabu (25/9), perdagangan dan investasi global telah melemah pada kuartal ketiga, dan dengan kombinasi permintaan global yang melambat serta permintaan domestik yang lemah, tekanan ke bawah pada ekonomi China telah meningkat secara signifikan.
Laporan tersebut menyampaikan bahwa laju pertumbuhan kuartalan akan turun menjadi di bawah kisaran 6% meskipun ekonomi kemungkinan akan stabil di kuartal keempat sampai batas tertentu berkat stimulus dan perundingan dagang.
"Indikator awal menunjukkan lebih banyak tekanan ke bawah pada ekonomi China pada bulan September," menurut Qian Wan, ekonom Bloomberg Economics, seperti dikutip melalui Bloomberg, Kamis (26/9).
Pemimpin ekspor Asia, Korea Selatan, kini berada di zona merah.
Menurut Qian, survei bisnis menunjukkan pelemahan yang meluas bagi perusahaan, terutama perusahaan kecil, dan deflasi semakin dalam, yang selanjutnya akan menekankan keuntungan perusahaan industri.
Kepercayaan bisnis kecil menurun pada bulan September setelah stabil pada bulan lalu, menurut sebuah survei oleh Standard Chartered Bank, yang mengatakan sektor real-estate dan properti menyeret turun hasil keseluruhan.

World Economics Ltd. turut melaporkan bahwa manajer penjualan China di sektor manufaktur jelas khawatir tentang iklim bisnis saat ini dan tentang prospek masa depan.
"Perang perdagangan mungkin mulai menggigit keras bisnis China baik di dalam negeri maupun luar negeri," tulis laporan tersebut.
Meskipun perunding China dan AS akan kembali melanjutkan diskusi bulan depan yang diikuti dengan penundaan beberapaa tarif impor AS, ketegangan perdagangan masih terus membebani China dan negara-negara tetangga yang memasok barang ke pabrik-pabriknya.

 Sumber : https://kabar24.bisnis.com/read/20190926/19/1152761/perlambatan-ekonomi-china-terus-meluas
Share:
Read More

Pemerintah Diminta Waspadai Dominasi Asing di Bisnis Startup

Ilustrasi Startup, Perusahaan Teknologi, Cloud, Komputasi Awan
Ilustrasi Startup, Perusahaan Teknologi, Cloud, Komputasi Awan. Kredit: Freepik
 Perkembangan era digital dibarengi tumbuh suburnya perusahaan rintisan teknologi (startup) di tanah air harus menjadi perhatian pemerintah.

  Pengamat Ekonomi Digital Yudi Candra menyatakan, besarnya pangsa pasar di Indonesia menjadikan bisnis startup tumbuh subur di Indonesia. Hanya saja respon pemerintah yang sedikit lamban menjadikan bisnis start up didominasi  asing.



Dia menjelaskan, usaha startup tanah air kian makin naik daun bahkan pertumbuhannya sangat pesat. Hanya saja startup sekelas unicorn yang memiliki valuasi di atas USD 1 miliar saham mayoritasnya dikuasai asing.   “Artinya keuntungan yang didapat dari bisnis startup ini di masa depan tentu saja ikut ke luar,  itu yang patut diwaspadai,” kata Yudi di Jakarta, Selasa (27/8/2019).


Di samping keuntungan yang lari ke luar, untuk startup yang dikuasai asing juga membuka ruang untuk menguasai ekosistem bisnis digital. Apalagi pasar di Indonesia sangat besar, ini yang menjadikan Indonesia menjadi berkembangnya platform platform digital.
"Di pasar online kompetisi harga sangat tinggi, konsumen tidak lagi melihat barang secara langsung. Masyarakat hanya melihat price, tidak mau tahu itu barang lokal maupun produk luar yang penting murah dibeli. Tentu saja ini yang menjadikan gempuran barang impor kian merangkak naik,” tambahnya.

Waspadai Masuknya Barang Impor

Startup
Ilustrasi Startup (iStockPhoto)

Selain keuntungan, dan masuknya barang impor, hal lain yang patut di waspadai di tengah hiruk pikuk era digital yaitu Sumber Daya Manusia (SDM). Ini mengingat, SDM atau tenaga ahli digital Indonesia masih terbatas.

    Padahal kebutuhan tenga kerja digital ratusan ribu, dan baru bisa terpenuhi sekitar 60 persenan itu pun tenaga sisanya menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA).
“ negara lain sudah mempersiapkan tenaga kerja digital sejak dini, seperti di Singapura anak usia dini sudah belajar coding. Di Indonesia lulusan perguruan tinggi tenaga IT pun masih terbatas yang mampu untuk bekerja secara kompetitif. Itulah yang harus segera disiapkan jika ingin peluang kerja juga diambil TKA,” tuturnya.

    Oleh karenanya Yudi berharap di bawah pemerintah Jokowi yang ke dua nanti, platfom ekonomi digital lebih dimatangkan mulai dari investasi, produk, maupun SDM dapat dipersiapkan matang mulai dari aturan, pembatasan, maupun penyiapan SDM.

    “Untuk investasi ada aturan yang lebih menguntungkan perusahaan lokal,  produk harapannya ada batasan agar produk UMKM kita juga bisa bersaing dengan produk luar, dan SDM bisa disiapkan lebih dini mulai dari sekarang,” tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


blob:https://www.vidio.com/a9dcca67-43dc-417b-a543-7668cb08874f




Share:
Read More

Recent Posts