Saran Para Pakar soal Prioritas Vaksin untuk Pelaku Usaha Setelah Nakes


Petugas memindahkan boks berisi vaksin COVID-19 Sinovac kiriman dari Bio Farma ke tempat penyimpanan vaksin di gudang farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah, Senin (4/12/2020) dini hari. Jawa Tengah menerima 62.560 dosis vaksin dari total 3 juta dosis vaksin tersebut yang didistribusikan ke 34 provinsi di Indonesia untuk persiapan program vaksinasi tahap pertama dengan rancana pelaksanaan periode Januari - April 2021. ANTARA FOTO/Aji Styawan/hp.

Yogyakarta - Pemerintah memulai vaksinasi Corona secara nasional 14 Januari 2021 dengan memprioritaskan tenaga kesehatan (nakes). Sejumlah pakar menyebut pelaku usaha juga harus menjadi prioritas setelah nakes.

Hal tersebut dinilai sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menyeimbangkan antara kesehatan masyarakat dengan perekonomian. Diharapkan pelaku usaha yang sehat dapat mempercepat laju perekonomian.

Berikut pendapat beberapa pakar:

Pakar ekonomi

Pengamat Ekonomi Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Lukman Hakim menyebut pelaku usaha juga rentan terpapar COVID-19, seperti para pedagang kaki lima (PKL) dan pedagang pasar. Terlebih, sektor tersebut selalu beroperasi setiap hari.

"Memang nakes harus jadi yang pertama karena rentan terpapar COVID-19. Baru yang kedua mestinya dunia usaha karena untuk menggenjot perekonomian," kata Lukman Hakim saat dihubungi detikcom, Selasa (12/1).

"Mereka ini tidak ada liburnya, dan mereka terbukti penting. Buktinya kemarin pedagang kuliner di Solo protes aturan tutup pukul 19.00 WIB, tapi akhirnya dibatalkan kan?" ujarnya.

Ahli Ekonomi Unnes, Heriyanto menilai ada keuntungan yang diperoleh ketika pelaku usaha menjadi prioritas mendapatkan vaksin. Yakni dapat meningkatkan Gross Domestic Product (GDP).

"Saat ini kita selesaikan kebutuhan dasar kita sebagai manusia yaitu adalah kesehatan. Saya yakin perlu sekali (pegiat ekonomi jadi prioritas vaksinasi). Pegiat ekonomi bisa naikkan gross domestic product (GDP) kita," kata Heriyanto saat dihubungi detikcom, Selasa (12/1).

"Pengusaha, enterpreneur, pekerja yang butuh stamina yang baik dan kontak antara manusia juga masuk. Kalau ada, tahap berikutnya, vaksin untuk pegiat ekonomi, untuk guru, dosen, siswa, mahasiswa juga baik," ujar Dekan Fakultas Ekonomi Unnes itu.

Pakar kesehatan

Dekan Fakultas Kedokteran UNS, Prof Reviono SpP (K). Reviono mengatakan nakes harus menjadi prioritas pertama, dan vaksin harus diprioritaskan untuk kalangan usia produktif.

"Prioritas pertama tentu nakes, yang jelas kelompok yang rentan terpapar. Namun prioritas sebaiknya untuk usia produktif dulu, karena mereka cepat untuk membentuk antibodi," kata Reviono saat dihubungi wartawan.

"Kalau lansia kan pembentukan antibodinya tidak bisa cepat, dan mereka mobilitasnya rendah, biasanya di rumah saja. Kalau orang sekitarnya sudah divaksin, tentu akan melindungi lansia," pungkasnya.

Sementara pakar kesehatan masyarakat dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Budiyono, mengatakan prioritas vaksinasi tetap untuk nakes. Selanjutnya untuk pejabat strategis juga penting sebagai ujung koordinasi penanganan COVID-19.

"Mereka strategis untuk memutuskan dan ujung koordinasi dan harus sehat. Kalau terganggu maka bisa terganggu penanganan pandemi, pemulihan ekonomi dan lainnya," kata Budiyono.

Selanjutnya, pelaku usaha juga bisa menjadi prioritas. Namun dia meminta agar vaksinasi dilakukan secara selektif.

"Stepping selanjutnya bisa kepada pelaku ekonomi yang memiliki aspek strategis untuk bangkitkan ekonomi," ujarnya.

Namun ia kembali menegaskan, tenaga kesehatan masih sangat membutuhkan vaksin tersebut. Karena pada tahap pertama ini vaksin hanya bisa meng-cover sekitar 1 persen tenaga medis di Indonesia.

Dinas Kesehatan

Kepala Dinkes DIY Pembajun Setyaningastutie mengatakan DIY direncanakan mendapat alokasi 2.605.179 dosis vaksin COVID-19. Nantinya proses vaksinasi akan berlangsung selama empat tahap.

"Tahapan ada empat, pertama untuk nakes, kedua untuk pelayanan publik, ketiga untuk masyarakat rentan dan keempat untuk pelaku ekonomi esensial dan masyarakat umum," ujar Pembajun Setyaningastutie melalui wawancara daring, Senin (11/1).

Dia menegaskan hanya mengikuti petunjuk dari pemerintah pusat. Dia juga tidak mengetahui apakah kebijakan tersebut akan diubah.

"Bahwa empat tahapan (vaksinasi di DIY) dari Kemenkes, dari pusat. Ndherek dhawuh-nya (ikut perintahnya) pusat," kata Kepala Dinkes DIY Pembajun Setyaningastutie kepada detikcom, Selasa (12/1/2021).

"Kalau kenapa tahapannya seperti itu jangan tanya saya, karena Dinkes hanya pelaksana (vaksinasi) saja," ucapnya.

Sumber : https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5331753/saran-para-pakar-soal-prioritas-vaksin-untuk-pelaku-usaha-setelah-nakes/1

Share:

Pakar Ungkap Untungnya Pegiat Ekonomi Divaksin Corona Setelah Nakes

 Poster

Semarang - Pegiat ekonomi diusulkan untuk masuk dalam prioritas vaksinasi COVID-19 setelah tenaga kesehatan (nakes). Pakar Ekonomi dari Universitas Negeri Semarang (Unnes) mengungkapkan sejumlah keuntungan pegiat ekonomi divaksin Corona setelah nakes. Apa saja keuntungannya?

Ahli Ekonomi Unnes, Heriyanto, mengakui vaksinasi tahap pertama ini jumlahnya terbatas sehingga yang pantas menjadi prioritas memang untuk tenaga kesehatan. Namun, dia juga mengungkap sejumlah keuntungan pegiat ekonomi mendapatkan prioritas vaksinasi COVID-19. Salah satunya soal pemulihan perekonomian.

"Saat ini kita selesaikan kebutuhan dasar kita sebagai manusia yaitu adalah kesehatan. Saya yakin perlu sekali (pegiat ekonomi jadi prioritas vaksinasi). Pegiat ekonomi bisa naikkan gross domestic product (GDP) kita," kata Heriyanto saat dihubungi detikcom, Selasa (12/1/2021).

"Pengusaha, enterpreneur, pekerja yang butuh stamina yang baik dan kontak antara manusia juga masuk. Kalau ada, tahap berikutnya, vaksin untuk pegiat ekonomi, untuk guru, dosen, siswa, mahasiswa juga baik," ujar Dekan Fakultas Ekonomi Unnes itu.

Sementara itu, pakar kesehatan masyarakat dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Budiyono, mengatakan prioritas vaksinasi untuk pejabat strategis memang penting sebagai ujung koordinasi penanganan COVID-19. Terlebih para pejabat strategis itu juga bakal berkaitan dengan perbaikan ekonomi.

"Mereka strategis untuk memutuskan dan ujung koordinasi dan harus sehat. Kalau terganggu maka bisa terganggu penanganan pandemi, pemulihan ekonomi dan lainnya," kata Budiyono.

Untuk aparat penegak hukum pun sama, harus selektif, yaitu yang memiliki posisi sebagai pengambil keputusan. Karena saat ini dalam jumlah vaksin yang masih terbatas, prioritas masih kepada nakes yang memiliki resiko tinggi tertular.

"Jadi menurut saya, saya yakin TNI Polri selektif, tidak semua, jadi yang bisa ambil keputusan, misal panglima TNI atau panglima Kodam, itu kan orang strategis yang harusnya sehat," ujarnya.

Untuk pelaku ekonomi, lanjut Budiyono, juga layak menjadi prioritas vaksinasi. Namun dengan jumlah vaksin yang masih terbatas pelaku ekonomi itu haruslah yang memiliki aspek strategis.

"Stepping selanjutnya bisa kepada pelaku ekonomi yang memiliki aspek strategis untuk bangkitkan ekonomi," ujarnya.

Namun ia kembali menegaskan, tenaga kesehatan masih sangat membutuhkan vaksin tersebut. Karena pada tahap pertama ini vaksin hanya bisa meng-cover sekitar 1 persen tenaga medis di Indonesia.

"Menurut saya yang pertama tadi memang tenaga kesehatan. Ini kan masih karena keterbatasan jumlah vaksin, kita lihat kan masih sekitar 1 persen ya. Tenaga kesehatan very high risk. Dengan vaksinasi jadi bisa proteksi diri dan menjaga tidak terjadi penularan," katanya.

Sumber : https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5331356/pakar-ungkap-untungnya-pegiat-ekonomi-divaksin-corona-setelah-nakes?_ga=2.231503511.94774451.1610420008-1554554224.1610420008

Share:

Fasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif, Pemkot Semarang Siapkan Creative Hub

Creativ Hub

 Jakarta - Pemerintah Kota Semarang mempersiapkan Co Working Space bernama Creative Hub di Kawasan Kota Lama Semarang. Proyek yang didanai oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini dibangun guna memfasilitasi kebutuhan para pelaku ekonomi kreatif dalam menjalankan usahanya.

Wali kota Semarang Hendrar Prihadi mengungkapkan pembangunan Creative Hub telah rampung dilaksanakan dan akan memasuki proses persiapan serah terima aset dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Semarang.

"Proses selanjutnya adalah Perumusan Standard Operating Procedure serta kerja sama dengan para komunitas guna pemanfaatan co working space di Kota Lama tersebut. Ditargetkan awal tahun ini dapat segera siap dan mulai dimanfaatkan oleh kawan-kawan komunitas ekonomi kreatif di Kota Semarang," tutur pria yang akrab disapa Hendi dalam keterangan tertulis, Selasa (12/1/2021).

Hendi menambahkan meski Creative Hub tersebut merupakan aset Pemkot Semarang melalui OPD terkait, aktivitas dan kegiatan yang ada di dalamnya akan dilakukan oleh para komunitas. Ia berharap pengelolaan dan pemeliharaan Creative Hub ini dapat dilakukan bersama oleh seluruh pihak yang terlibat.

"Dapat kita lihat bahwa industri kreatif memiliki andil dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada 2019 sektor ini menyumbang PDB sebesar Rp 1.041 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 18,2 persen. Dengan adanya fasilitas ini harapannya industri kreatif di Kota Semarang dapat semakin berkembang. Apalagi dalam masa pandemi seperti sekarang ini, harapannya masyarakat dapat terus bertahan melalui aktivitas ekonomi kreatifnya," pungkas Hendi.

Adapun Kota Semarang dikenal sebagai satu dari 10 kota kreatif di Indonesia dengan sub sektor dominan yaitu fashion. Meski demikian, 17 sub sektor lainnya akan tetap dilibatkan dan berkolaborasi dalam Creative Hub tersebut.

Kepala Disbudpar Kota Semarang Indriyasari menuturkan ke depannya akan diadakan event fashion show oleh komunitas yang diselenggarakan secara hybrid, yaitu offline dan online. Gelaran itu nantinya akan melibatkan banyak sub sektor industri kreatif lainnya. Di antaranya subsektor seni pertunjukan, produk kriya, desain arsitektur, fotografi, animasi, dan sub sektor lain yang dapat saling mendukung.

Indriyasari melanjutkan dalam Creative Hub yang berada di Galeri Industri Kreatif dan Gedung Outdetrap, komunitas ekonomi kreatif di Kota Semarang dapat beraktivitas, berkreasi, dan berkolaborasi bersama dengan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kota Semarang. Berbagai kegiatan dapat dimanfaatkan komunitas pada Creative Hub Pemkot Semarang, di antaranya pelatihan beserta sarana prasarana pelatihan, ruang fotografi, pembuatan film secara virtual, ruang seni pertunjukan serta sejumlah peralatan pendukung.

Sumber : https://news.detik.com/berita/d-5331462/fasilitasi-pelaku-ekonomi-kreatif-pemkot-semarang-siapkan-creative-hub?_ga=2.239934091.94774451.1610420008-1554554224.1610420008

Share:

Rapat Bareng BKSAP DPR, Kemlu Beberkan Prioritas Diplomasi RI di 2021

 

Kemlu

Jakarta - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menerangkan platform diplomasi parlemen, dalam hal ini Alat Kelengkapan Dewan (AKD), memiliki banyak ruang untuk mendukung diplomasi Indonesia.

Dalam rapat koordinasi pembahasan proyeksi kebijakan luar negeri Indonesia tahun 2021 di Tangerang, Banten itu, Fadli menambahkan, BKSAP memiliki Panitia Kerja (Panja) berfokus pada Sustainable Development Goals (SDGs) dan Indo-Pasifik, sesuai dengan kepentingan luar negeri Indonesia.

"Dari sisi parlemen, ini akan komplementer bergerak mendukung pemerintah. Dan pada tahun ini, DPR akan mendukung diplomasi pemerintah juga dengan menjadi tuan rumah pertemuan di Indonesia, apabila situasi memungkinkan, seperti menjadi tuan rumah Global Parliamentary Forum on SDGs bekerja sama dengan IPU, Meeting of Speakers of Eurasian Parliaments (MSEAP) dan juga Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP)," kata Fadli dalam keterangan tertulis, Selasa (12/1/2021).

Wakil Ketua BKSAP yang juga politisi PDI-Perjuangan, Charles Honoris turut menyambut perjanjian koridor perjalanan, atau Travel Corridor Agreement (TCA). Ia berharap Kemlu dapat mengkomunikasikan negara-negara yang sedang menjadi pembahasan berikutnya mengenai TCA.

"Sehingga kami dapat mendukung secara hubungan antarparlemen dengan melobi parlemen negara terkait," ungkap Charles.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana Putu yang juga Anggota Komisi X DPR RI menyambut baik adanya TCA.

"Keberadaan TCA dapat memperdalam penetrasi ekonomi kawasan wisata dan juga menjadi momentum untuk mengurangi quantity tourism tetapi jadi quality tourism," terang Putu.

Politisi Partai Demokrat itu berharap pertemuan reguler serupa dapat terus dilakukan. Ia menambahkan, BKSAP mendukung diplomasi pemerintah dengan bersifat lintas fraksi dan lintas komisi untuk memungkinkan segala isu dapat didiskusikan.

Pada kesempatan ini Putu juga menyoroti isu ekonomi kreatif, mengingat Indonesia memiliki produk budaya Indonesia yang luar biasa. Putu berharap dalam kerja sama ekonomi kreatif, hal-hal terkait transfer ilmu, desain, produk dan lainnya dapat menjadi penekanan diplomasi agar dapat berdampak kepada masyarakat.

Sementara itu Wakil Ketua BKSAP Achmad Hafizs Tohir (F-PAN) menyinggung tentang kerja sama bilateral. Menurutnya, peningkatan kerja sama ini membuat diplomasi Indonesia perlu lebih jeli dalam menangkap dan menggali peluang kerja sama internasional dan bilateral.

Berbeda fokus dengan Achmad, Wakil Ketua BKSAP Mardani Ali Sera memberikan masukan terkait peluang memaksimalkan diaspora Indonesia dalam hal status kewarganegaraan dengan usulan dwi-kewarganegaraan. Politisi F-PKS itu menyoroti eksistensi Indo-Aid dan mekanisme teknis yang diperlukan dalam upaya pemberian bantuan dan bagaimana parlemen dapat berkontribusi.

"Selain itu, kita memiliki Bali Democracy Forum (BDF) dan akan sangat menarik apabila DPR dilibatkan di BDF," harap Mardani.

Wamenlu Mahendra Siregar yang hadir pada rapat koordinasi ini turut menyampaikan sejumlah capaian kebijakan luar negeri Indonesia pada 2020. Ia juga menjelaskan situasi pemfokusan ulang atau refocusing diplomasi berdasar situasi pandemi COVID-19, serta proyeksi prioritas kebijakan LN Indonesia pada 2021.

Mahendra menyampaikan sedikitnya ada lima prioritas diplomasi pada tahun 2021 seiring dengan situasi pandemi yang belum berakhir. Pertama adalah penguatan national health security, khususnya dalam konteks realisasi komitmen vaksin, pembangunan industri kesehatan nasional, kerja sama pengembangan riset dan teknologi, hingga sistem dan mekanisme menghadapi pandemi. Mahendra menyampaikan prioritas ini akan menjadi agenda di setiap lapisan.

"Tidak hanya multilateral tetapi juga bilateral, policy-making level, resolution-making level, business to business dan lainnya. Dalam Diplomasi Vaksin, selain multilateral melalui GAVI dan COVAX, Indonesia saat ini juga berada di tahap final perjanjian bilateral dengan AstraZeneca, melengkapi hadirnya vaksin Sinovac yang sudah ada di Indonesia. Vaksin-vaksin lainnya tengah diupayakan melalui mekanisme GAVI atau COVAX," kata Mahendra.

Kedua adalah pemulihan ekonomi berkelanjutan. Mantan Duta Besar (Dubes) untuk Amerika Serikat ini menjelaskan fokus prioritas ini antara lain memperluas inbound investment, akses pasar dan integrasi ekonomi, hilirisasi industri nasional, kerja sama dengan World Economic Forum (WEF), Troika G20 hingga kerja sama ekonomi digital dan kreatif, serta menangani hambatan perdagangan.

"Kita juga sudah memiliki kerja sama koridor perjalanan dengan Persatuan Emirat Arab, Tiongkok, Korea Selatan, dan Singapura. Ke depan, ASEAN secara keseluruhan tengah dalam pendalaman, dan juga Turki," jelas Mahendra.

Ketiga adalah pembangunan Satu Data Indonesia serta pemutakhiran data WNI guna memperkuat sistem perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI). Keempat adalah kontribusi pada isu kawasan dan dunia. Mahendra mengatakan hal ini diprioritaskan mengingat Indonesia juga menjadi anggota UN ECOSOC.

"Dalam isu-isu bilateral, Indonesia juga akan fokus pada isu Rohingya, perdamaian Afghanistan maupun Palestina. Khusus Palestina, kami tegaskan posisi Indonesia sejauh ini tidak berubah terkait ramainya isu akan dibukanya hubungan dengan Israel," tandasnya.

Kelima atau terakhir adalah prioritas untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah. Salah satunya dengan mengintensifkan perundingan batas darat dan maritim serta menegaskan klaim kedaulatan oleh pihak manapun harus sesuai dengan hukum internasional.

Sebagai tambahan, dalam rapat koordinasi ini disampaikan juga sejumlah pandangan dari Kapoksi mengenai pentingnya perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Tak hanya itu dibahas juga mengenai cara Kemlu untuk dapat berperan maksimal terkait perlindungan dan juga proses pemulangan yang lebih cepat bagi PMI yang terdeportasi.

Sumber : https://news.detik.com/berita/d-5331528/rapat-bareng-bksap-dpr-kemlu-beberkan-prioritas-diplomasi-ri-di-2021?_ga=2.156971699.94774451.1610420008-1554554224.1610420008


Share:

Artha Sekuritas: IHSG Diprediksi Menguat Terbatas

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 5% ke level 4.891. Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan saham siang ini.

Jakarta - IHSG ditutup Menguat. IHSG ditutup di level 6,395.67 (+0.19%). pergerakan didorong oleh Property (+1.59%) dan Finance (+1.01%). IHSG ditutup menguat meskipun masih banyak kekhawatiran dari luar dan dalam negeri terkait tingginya kasus covid-19. Selain itu juga telah dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat yang diperkirakan akan mengurangi aktivitas perekonomian.

Bursa Amerika Serikat ditutup Menguat. Dow Jones ditutup 31,086.69 (+0.25%), NASDAQ ditutup 13,072.43 (+0.28%), S&P 500 ditutup 3,801.19 (+0.04%). Investor masih menanti klarifikasi dari kondisi politik di US. Salah satu sentimen yang memberikan dorongan untuk saham terus menguat adalah harapan atas pake stimulus ekonomi. Saat ini ekspektasi para analis, akan ada paket fiskal mencapai US$500.

Dari sisi politik, saat ini Demokrat sedang mengadakan voting untuk menggunakan amandemen ke 25 dengan tujuan mengeluarkan Donald Trump dari White House. Bursa Asia dibuka menguat terbatas. Pemerintah Jepang memperketat kondisi darurat di beberapa area setelah penularan Covid-19 meningkat pesat. 

Resistance 2 : 6,476

Resistance 1 : 6,435

Support 1 : 6,394

Support 2 : 6,353

IHSG diprediksi Menguat terbatas. Secara teknikal pergerakan IHSG masih berada dalam bullish channel namun membentuk doji di area overbought mengindikasikan rentang pergerakan yang terbatas dan adanya potensi mengalami koreksi ataupun profit taking dalam jangka pendek. Pergerakan masih akan dibayangi kekhawatiran akan tingginya kasus covid di berbagai negara termasuk di Indonesia.

Sumber : https://finance.detik.com/market-research/d-5331694/artha-sekuritas-ihsg-diprediksi-menguat-terbatas?_ga=2.164502839.94774451.1610420008-1554554224.1610420008

Share:

Pengusaha Diminta Suntik Vaksin COVID-19 Lebih Cepat

Petugas menurunkan kontainer berisi vaksin COVID-19 saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (12/1/2021). Sebanyak 15 juta dosis vaksin COVID-19 buatan perusahaan farmasi Sinovac, China, tiba di tanah air untuk selanjutnya akan diproses oleh Bio Farma selaku BUMN produsen vaksin. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa.

 Jakarta - Hari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melaksanakan vaksinasi COVID-19. Dia menjadi orang pertama yang disuntik vaksin sebelum disebarkan masyarakat. Setelah Jokowi, pemerintah akan melakukan vaksinasi kepada para tenaga kesehatan (nakes) seperti perawat dan dokter.

Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai para pelaku usaha nasional siap untuk vaksinasi COVID-19.

Wakil Ketua Kadin Indonesia, Shinta Kamdani berharap kalangan dunia usaha bisa mendapat jadwal vaksinasi lebih cepat. Bahkan, pengusaha tidak khawatir jika mendapatkan vaksinasi tersebut dengan cara membayar.

"Saya rasa bisa paralel pelaku usaha mungkin bisa diberikan kesempatan untuk vaksin yang berbayar apabila memungkinkan," kata Shinta saat dihubungi detikcom, Jakarta, Selasa (12/1/2021).

Dia mengaku akan menyampaikan keinginannya vaksinasi COVID-19 tersebut kepada Presiden Jokowi. "Yang penting masyarakat bisa divaksinasi akan lebih baik, jadi perlu kerja sama dari semua pemangku kepentingan," jelasnya.

PKB meminta pengusaha dan pekerja untuk divaksin Corona lebih cepat.

"Pengusaha-pengusaha dan para pekerja perlu diusahakan vaksin lebih cepat," kata Ketua DPP PKB Faisol Riza kepada wartawan.

Ketua Komisi VI DPR RI itu menilai para pengusaha dan pekerja merupakan salah satu instrumen negara dalam percepatan pemulihan ekonomi. Ia meminta agar pengusaha divaksinasi Corona pada semester pertama.

"Pemerintah harus melihat mereka sebagai bagian dan instrumen percepatan pemulihan ekonomi," ujarnya.

"Jangan dijadwalkan di belakang. Paling tidak vaksinasi untuk mereka harus selesai pada semester pertama," sambung dia.

Sumber : https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5331565/pengusaha-diminta-suntik-vaksin-covid-19-lebih-cepat?_ga=2.128284036.94774451.1610420008-1554554224.1610420008

Share:

Recent Posts